PELUANG PNS & KEMENTERIAN

Informasi Kedisiplinan PNS

Di samping mendapatkan benefit atau keuntungan yang besar, PNS juga dituntut untuk disiplin dalam bekerja. PNS harus mampu menjalani semua kewajiban sebagai PNS dan tidak melanggar semua larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan; baik dalam ucapan, tulisan maupun perbuatan PNS saat bekerja maupun di luar jam kerja. Komponen peraturan kedisiplinan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan ini bertujuan agar PNS bisa menjadi pegawai yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik. Berikut ini adalah daftar kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh PNS

Kewajiban	Larangan
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS	1. Menyalahgunakan wewenang
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan	2. Menjadi perantara/broker untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah	3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau lembaga/organisasi internasional tanpa izin pemerintah
4. Taat pada peraturan perundang-undangan	4. Bekerja di perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing
5. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang atau dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS	6. Melakukan kegiatan bersama atasan, bawahan, teman kerja atau orang lain untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
7. Kepentingan negeri lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok/ golongan	7. Melakukan kegiatan bersama atasan, bawahan, teman kerja atau orang lain untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
8. Memegang rahasia jabatan	8. Menerima hadiah dari seseorang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara	9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
10. Segara melapor ke atasan apabila tahu ada bahaya atau kerugian bagi pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dana materiil	10. Melakukan tindakan yang dapat mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga merugikan pihak yang dilayani
11. Masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja	11. Menghalangi tugas kedinasan
12. Mencapai target kerja yang telah ditetapkan	12. Mendukung calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dengan cara: Menjadi pelaksana kampanye Memakai atribut partai atau PNS saat menjadi peserta kampanye Mengajak PNS lain saat menjadi peserta kampanye Memakai fasilitas negara saat menjadi peserta kampanye
13. Memakai dan menjaga barang-barang milik negara	13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara Melakukan tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye Membuat kegiatan yang mengarah pada salah satu pasangan calon ketika sebelum, selama, dan setelah masa kampanye
14. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat	14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Daerah dengan cara memberikan surat dukungan berbentuk fotokopi KTP
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas	15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara: Mengikuti kegiatan kampanye salah satu calon Memakai fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye Melakukan tindakan atau keputusan yang meng- untungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye Membuat kegiatan yang mengarah pada salah satu pasangan calon ketika sebelum, selama, dan setelah masa kampanye
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir
17. Tata pada peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang

Hukuman Untuk PNS

Apabila seorang PNS melanggar salah satu dari kewajiban dan/atau larangan yang telah ditentukan, maka PNS tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin yang memiliki beberapa tingkatan, mulai dari yang paling ringan yaitu teguran lisan hingga paling berat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat. Berikut ini ada jenis hukuman yang akan didapat berdasarkan tingkatnya.

Hukuman Disiplin Ringan	Hukuman Disiplin Sedang	Hukuman Disiplin Berat
• Teguran lisan	• Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	• Penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun
• Teguran tertulis	• Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	• Pemindahan dalam rangkat penurunan jabatan setingkat lebih rendah
• Pernyataan tidak puas secara tertulis	• Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	• Pembebasan dari jabatan
		• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
		• Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Berikut ini adalah hukuman yang didapatkan PNS apabila melanggar kehadiran karyawan

Kondisi	Jenis Hukuman
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja	Teguran lisan
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja	Teguran tertulis
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja	Penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja	Pembebasan dari jabatan
PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari atau lebih	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS