“Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level (Eselon) saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.”

Tulisan di atas merupakan petikan pidato Presiden Joko Widodo pada saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 22 Oktober 2019 lalu.

Presiden Jokowi akan memangkas jabatan eselonisasi dalam struktur jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemangkasan ini dibutuhkan untuk menyederhanakan birokrasi negara dan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat menganggu masuknya investasi.

Apabila ini terjadi, menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terjadi percepatan pelayanan publik karena rentang birokrasi akan lebih sederhana.

Namun pihak Kemendagri akan mencermati terlebih dahulu kebijakan ini. Apabila sudah diputuskan makan bisa terjadi restrukturisasi yang akan mendorong kinerja birokrasi yang lebih baik.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada sekitar 43.000 pegawai yang mengisi jabatan eselon III hingga IV. Mereka ini yang akan terancam apabila kebijakan ini terwujud.

BKN akan sangat mendukung rencana Presiden Jokowi karena demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Salah satu instansi yang telah membatasi jumlah pejabat eselon adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keberadaan pejabat eselon tersebut akan diganti menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Agar bisa terwujud kebijakan Presiden Jokowi, dibutuhkan regulasi dan dasar hukum yang kuat. Apalagi dengan kebijakan ini akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan (gaji) terutama tunjangan pegawai.

Penulis: Ed

Sumber:

https://tirto.id/jokowi-akan-pangkas-jenjang-kepangkatan-dalam-struktur-asn-jadi-2-ej5F

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/21/11531901/jokowi-bakal-pangkas-eselon-asn-ini-dampaknya-kata-kemendagri

https://www.inews.id/daerah/yogya/pemangkasan-eselon-bkn-ada-43000-asn-yang-akan-terbuang

https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024